Perkembangan Digital Perlu Perhatikan SDM

27-11-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Aneta Komarudin. Foto : Mentari/mr

 

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Aneta Komarudin mempertanyakan strategi PT. BNI (Persero) Tbk menghadapi perkembangan teknologi digital dengan kepentingan sumber daya manusia (SDM) atas kebutuhan lapangan kerja. Karena dari pemaparan Direktur Utama BNI Achmad Baiquni saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di hadapan para Anggota Komisi XI DPR RI, BNI memasang terget ambisius dalam rencana bisnis bank tahun 2020 mendatang.

 

Menurut Aneta, tuntutan perkembangan teknologi digital juga tidak bisa mengesampingkan kepentingan SDM. “Karena kita tahu banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang merasa kesulitan mencari pekerjaan, karena saingannya sekarang sudah bukan manusia saja tapi teknologi. Bagaimana strategi BNI melihat perkembangan teknologi?" tanya Aneta di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan, ekspansi bisnis BNI melalui pengembangan bisnis digital perlu memperhatikan human resources. Ia mempertanyakan jika tenaga manusia digantikan teknologi, hendaknya korporasi juga memikirkan penempatan tenaga kerja. "Akan ditempatkan dimana? Atau didistribusikan ke tempat-tempat lain, divisi lain," tanya Aneta.

 

Ekspansi bisnis perbankan menggunakan sarana teknologi digital akan berdampak pada lapangan pekerjaan, ada human resources yang fungsinya digantikan teknologi. Banyak bank besar yang menutup cabang di mana-mana karena pembiayaan  terlalu besar sehingga akan lebih efisien apabila memfokuskan ke sektor yang provitable, lalu pelayannya digantikan dengan sistem digital.  

 

Meskipun demikian, BNI ingin menambah jumlah anak usaha pada 2020 dengan memiliki perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan modal ventura. Perseroan juga akan melanjutkan upaya untuk memiliki perusahaan modal ventura yang dikabarkan akan menjadi salah satu penopang perseroan dalam memperlebar jaringan sistem pembayaran, termasuk penyertaan di konsorsium pembayaran elektronik BUMN, LinkAja. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...